NEWSINFO.ID, BATANGHARI – Kabupaten Batanghari menggelar audiensi dengan Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi dan PPDI Batanghari terkait tuntutan pembayaran tunda salur dana desa tahun 2024. Audiensi dihadiri Ketua DPRD Rahmad Hasrofi, anggota Banggar, Ketua Komisi I, Sekretaris Dewan (Sekwan) M. Ali, dan Ketua PPDI Provinsi Jambi M. Nuhz pada Senin (24/02/2025)
Sekretaris Dewan M. Ali, yang mewakili Ketua DPRD, memberikan klarifikasi kepada media. Ia mengatakan, “Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Rahmad Hasrofi bersama anggota lainnya hanya menyebutkan bahwa Pemda sudah berjanji untuk melakukan pelunasan terhadap tunda salur 2024.”
M. Ali melanjutkan, “Hal yang disampaikan oleh Rahmad Hasrofi kepada PPDI Batanghari bahwa, pemda saat ini tengah melakukan pergeseran dan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 tahun 2025.” Ia menekankan, “Bukan anggaran OPD digeser untuk bayar tunda salur 2024, nanti Pemda salah arti. Kita meluruskan hal yang disampaikan ketua PPDI Provinsi Jambi kepada media tadi.”
Terkait penganggaran pembayaran tunda salur 2024, M. Ali menambahkan, “Terkait penganggaran pembayaran tunda salur 2024, sudah ada OPD teknis yang menangani hal tersebut dan bukanlah ranah dari Dewan Batanghari.” Ia juga menjelaskan, “Pergeseran anggaran OPD untuk efisiensi anggaran 2025, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025. Tinggal menunggu hasil pergeseran yang dilakukan oleh TAPD sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025. Jadi pergeseran anggaran OPD ini bukan untuk bayar ke aparat desa/ tunda salur. Dan itu bukan ranah kami, domainnya Bakeuda.”
Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Batanghari, Rahmad Hasrofi, menyampaikan kepada PPDI Batanghari, “Pemda sudah berjanji untuk menyelesaikan tunda bayar/salur 2024. Dan mereka (pemda,red) sudah menyebutkan kepada kami (dewan,red) bahwa itu sebagai beban hutang yang harus dilunasi.”
Ketua PPDI Provinsi Jambi, M Nuh, memberikan keterangan kepada bulian.id pasca audiensi. Ia mengatakan, “Tadi dikatakan oleh Ketua DPRD, kemarin Pemda masih menunggu instruksi dari Kemenkeu RI untuk melakukan pelunasan tunda bayar. Dan kami menyambut baik itikad dari Pemda Batanghari yang sudah memasukkan tunda bayar sebagai hutang yang harus dilunasi di tahun ini. Kita tinggal menunggu kapan waktu pasti pembayarannya.”
Audiensi tersebut disambut langsung oleh Ketua DPRD, Anggota Banggar, Ketua Komisi I dan Sekwan Batanghari.(Nisa)
