NEWSINFO.ID, BATANG HARI – Demi mensukseskan pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di daerah slama tahun 2023, Pemerintah Daerah Batang Hari bersama unsur Forum Koordinsi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (Rakor), Kamis (25/05/2023).
Rakor Forkopimda berlangsung di Gazebo Kolam Rumah Dinas Bupati Batang Hari, rakor yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Batang Hari M. Azan, diikuti oleh Ketua DPRD Batang Hari, Kejari Batang Hari, Perwakilan Polres Batang Hari, dan peserta rakor lainnya.
Kepala Kantor Kesbangpol Batang Hari, Ansori mengatakan, tujuan diadakannya rakor tersebut yakni untuk memaksimalkan unsur koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah aktual di Kabupaten Batang Hari.
“Selain itu juga sebagai percepatan koordinasi dari setiap permasalahan yang terjadi sekalipun di ujung pelosok maupun di kawasan perbatasan pada hari itu, detik itu juga informasi sudah sampai ke pimpinan yang lebih tinggi,” katanya.
Tidak hanya itu saja, forum ini juga sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini.
“Optimalisasi dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana alam, masa pandemi dan bencana atas ulah manusia,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Batang Hari M. Azan menyebutkan, dengan digelarnya rakor tersebut diharapkan mampu menyamakan kembali persepsi kesatuan pandangan strategi dan sinergitas untuk bersama-sama memajukan daerah.
“Agar forum ini juga dapat menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mendistribusikan potensi-potensi ancaman keamanan di Kabupaten Batang Hari terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 ini,” ungkapnya.
Selaku Pimpinan DPRD, Anita Yasmin berujar terkait merebaknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur, maka perlu perhatian khusus bersama-sama. Untuk kekerasan seksual, selain terjadi di wilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, kasus terbanyak yakni di wilayah Kecamatan Muara Bulian.
“Selain itu, adanya konflik angkutan batu bara di wilayah Kecamatan Bajubang juga masih menjadi PR bersama. Juga terkait batas wilayah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari dengan Kabupaten Muaro Jambi masih dalam proses pusat. Permendagri no 84 tahun 2018 dan diharapkan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada konflik/gejolak masalah tapal batas,” pungkasnya. (Red).
