NEWSINFO.ID, BATANG HARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari kembali menggelar paripuran dalam rangka pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2022, Senin (12/06/2023).

Pada Paripurna tersebut, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin, Sekretaris Dewan M. Ali, Para Anggota DPRD, tampak hadir juga Wakil Bupati Batang Hari Bakhtiar, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta para tamu undangan lainnya.

Dari sembilan Fraksi DPRD yang ada, salah satu Fraksi DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera Fraksi  atau PKS yang dibacakan oleh Asnawi menyampaikan,  disini pihaknya mengapresiasi atas capaian Realisasi Pendapatan Daerah dari target sebesar 1.357 Trilyun Rupiah Lebih terelisasi 93,26 %, terutama pada Pos Pendapatan Transfer yang rata-rata diatas 90%.

Namun kami menemukan masih rendahnya realisasi pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)yang menurun dari tahun sebelumnya yang hanya tercapai 67.46 %, mohon penjelasan apa yang menyebabkan realisasi pendapatan asli Daerah (PAD) cukup rendah pada tahun 2022 ini, tentunya ini menjadi PR pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya terkait belanja daerah. Belanja daerah dari rencana anggaran 1.649 Trilyun lebih terealisasi 80,23 %. Tentunya ini menjadi sesuatu yang mesti diperbaiki kedepan agar serapan anggaran yang telah direncanakan bisa terealisai 100% terutama disisa tahun anggaran tahun 2022 yang tentu saja akan mempengaruhi progress pembangunan, baik pembangunan Sumber daya Manusia maupun pembangunan fisik di Kabupaten Batang Hari.

Selain itu, masih terdapat selisih yang sangat besar antara Pos Belanja Operasi dan Belanja Modal yang tentunya berpengaruh terhadap hasil pembangunan Fisik. Tentunya solusi dari permasalah ini adalah bukan dengan mengurangi belanja Operasi terutama belanja yang wajib, namun dengan cara meningkatkan Pendapatan Daerah.

Disini Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kabupaten Batang Hari Bersama-sama dengan seluruh Stakeholder untuk dapat memikirkan dan merencanakan peningkatan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Quzwaini M, SP mengatakan, Pertama kami mengamati tentang Pembayaran denda keterlambatan pada kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2022 kemarin yang mana dapat menambah pendapatan kas Daerah jika dilaksanakan dengan tepat.

Yang kedua kami juga menyoroti soal kekurangan mutu dan volume pada 22 paket pekerjaan yang ada di dinas PUTR dan Perkim yang menurut kami kurang memadai. Kedepannya kami harap agar bisa di awasi dengan baik lagi sehingga kita tidak di rugikan dalam hal ini.

Selanjutnya kami ingin memberikan saran tentang penata usahaan serta pengamanan asset tetap yang ada di Batang Hari yang menurut kami  belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset kita belum kita kuasai dengan alasan yang tidak relevan. (Red).

By Redaksi