NEWSINFO.ID, BATANGHARI – Bupati Batanghari Mhd Fadhil Arief melakukan Pengukuhan Asosiasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdes-ma) Lembaga Keuangan Desa se-Kabupaten Batanghari periode 2024-2027 di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari pada Kamis, (25/07/2024)
Pada pengukuhan ini, Jufri terpilih sebagai Ketua Asosiasi Bumdes-ma Lembaga Keuangan Desa se-Kabupaten Batanghari periode 2024-2027, menggantikan Amin Hudari yang menjabat ketua pada periode sebelumnya. Amin Hudari menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan masukan dari pengurus sebelumnya, serta meminta maaf atas kesalahan yang terjadi selama kepemimpinannya.
Beliau berharap agar dengan ketua baru, asosiasi ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketua terpilih menekankan perlunya dukungan pembelajaran dari OPD terkait teknik laporan keuangan yang berkualitas dan akurat. Jufri berkomitmen untuk memimpin asosiasi ini lebih baik daripada sebelumnya.
Bupati memberikan sambutan arahan terkait asosiasi dalam pengukuhan tersebut. Beliau berharap agar Asosiasi Bumdes Kabupaten Batanghari menjadi lebih efisien dalam kerjanya daripada sebelumnya, dan menyoroti beberapa Bumdes di Kecamatan yang belum optimal dalam menetapkan sasaran subsektor usaha yang harus didorong. Bupati menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan topografi dan situasi lingkungan dalam menentukan subsektor usaha yang potensial untuk dikembangkan.
Bupati juga menyoroti pentingnya inovasi usaha yang didorong sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dan topografi sebagai pedoman. Hal ini akan berdampak pada perkembangan Bumdes di daerah tersebut.
Bupati berpendapat bahwa efektivitas ini akan memastikan kelangsungan dan pertumbuhan usaha, melalui keselarasan antara kebutuhan masyarakat, minat terhadap suatu kebutuhan, serta hasil usaha yang optimal.
Dalam penutup sambutannya, Bupati mengungkapkan mengenai standar laporan keuangan Bumdes yang belum standar, yang akan mempermudah dalam pengelolaan dan pelaporan. Beliau menekankan pentingnya kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah sebagai tolok ukur bersama.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas PMD, Inspektur, Kepala Badan Kesbangpol, Camat, dan undangan.(*)
