NEWSINFO.ID, JAMBI – Hujan deras yang turun hanya dalam durasi sekitar satu jam pada Jumat sore (12/12/2025), kembali mengungkap kerentanan ekologis Kota Jambi.
Mulai pukul 16.00 hingga 17.10 WIB, derasnya curah hujan langsung memicu banjir yang merendam permukiman warga di RT 09 dan RT 11 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura hingga setinggi pinggang orang dewasa.
Peristiwa ini bukan kejadian mendadak, apalagi insiden tunggal. Di tahun 2025 saja, warga Simpang IV Sipin sudah tiga kali mengalami banjir serupa, menegaskan bahwa ancaman banjir telah berubah menjadi siklus krisis yang terus berulang.
Dari hasil wawancara di RT 11, banyak warga kembali harus menanggung kerugian besar. Sejumlah perangkat elektronik yang baru dibeli atau baru diperbaiki pasca banjir sebelumnya kembali rusak. Setiap kali air masuk, yang tersapu bukan hanya lantai rumah dan perabot, tapi juga rasa aman, kesehatan keluarga, serta kemampuan ekonomi untuk bangkit.
Banjir juga tidak hanya terjadi di dua RT tersebut. Sejumlah titik lain di Kota Jambi turut terdampak, seperti kawasan Kantor Gubernur, Simpang Mayang, Simpang 4 Sipin, Kenali Asam Atas, Pal 7 Kenali Asam Bawah, serta beberapa kawasan rawan lainnya. Sebaran titik banjir ini memperlihatkan dengan jelas bahwa persoalan yang terjadi tidak semata soal cuaca.
WALHI Jambi menegaskan bahwa banjir ini merupakan akibat langsung dari tata ruang yang abai, pengelolaan drainase yang buruk, serta pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
“Ini bukan bencana alam, tetapi bencana ekologis yang terlahir dari kebijakan pembangunan tanpa kajian lingkungan yang memadai,” tegas Oscar Anugrah, Direktur WALHI Jambi.
Menurut Oscar, curah hujan selama satu jam seharusnya tidak mampu melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi, jika tata kelola ruang dan sistem drainase dijalankan dengan benar.Ia menegaskan bahwa WALHI tidak menolak pembangunan, namun pembangunan harus menyertakan keberlanjutan ekologis dan melindungi masyarakat dari risiko yang dapat diprediksi. WALHI Jambi mendesak pemerintah untuk:
- Meninjau kembali izin pembangunan yang berpotensi memperburuk kerentanan ekologis.
- Melakukan penataan ulang wilayah rawan banjir berbasis keselamatan warga.
- Memberikan jaminan pemulihan dan perlindungan bagi masyarakat yang terus menjadi korban.
Situasi banjir berulang di Kota Jambi menjadi peringatan keras bahwa risiko ekologis tidak akan hilang jika pola pembangunan tetap sama.
Tanpa keberpihakan serius pada lingkungan dan keselamatan publik, banjir hari ini hanya akan menjadi pembuka bagi bencana berikutnya. (*)
Sumber: Mattanews.co
