NEWSINFO.ID, BATANGHARI – Pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Batanghari menjadi catatan penting bagi Bupati Muhammad Fadhil Arief untuk mengevaluasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Kekecewaan masyarakat terhadap pelayan publik tersebut langsung diungkapkan oleh Kepala Desa Ladang Peris, Syuqron pada moment Jumat Barokah di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari, Jumat (13/01/2023).
Dirinya (Syuqron) mengadu kepada Bupati, untuk masalah pelayanan pembuatan KTP setiap kepala desa mendapat jatah 50 blanko perharinya. Namun ia sendiri merasa kecewa dengan pelayanan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di Dukcapil yang selalu memperlambat proses pembuatan KTP tersebut.
“Kalau di dukcapil itu, cuma Ibeng (pegawai Dinas Dukcapil,red) yang menurut saya yang bisa melayani. Walaupun dia pergi ke Bandung, ke Jakarta, tapi KTP biso jadi. yang kami harapkan semuanya bisa begitu pak,” ujarnya.
Kekecewaan tersebut, kerap muncul ketika dirinya harus berurusan dengan Kepala Dinas Dukcapil Batanghari. beberapa hambatan kerap terjadi, sehingga menimbulkan asumsi bahwa kades beserta perangkat desa mempersulit masyarakat untuk membuat KTP.
“Lah kalau kami minta tandatangan Pak Ade saja kami tunggu, nak disembah-sembah, bagaimana pak. Pada akhirnya disampaikan oleh masyarakat bahwa kami ini mempersulit, Kadang dari Ladang Peris minta dipercepat tapi di capil di perlambat,” sesalnya.
Menanggapi kinerja Pegawai Dukcapil tersebut, Fadhil pun memberikan tanggapan. Menurutnya, keluhan terhadap pelayanan Dukcapil ini kerap disampaiakan masyarakat setiap kegiatan Jumat Barokah, saat ini pihaknya tengah melakukan pembenahan terhadap struktur OPD tersebut.
“Memang banyak keluhan dalam mengurus adminduk ini, kita sedang lakukan pembenahan. sesuai misi kita bagaimana ada pelayanan keliling. Terkadang yang kelilng saja macet, apa lagi yang tidak keliling. Idealnya dengan kecanggihan teknologi, ruang dan waktu tidak lagi menjadi halangan bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu saat diwawancara awak media usai kegiatan, Fadhil menyebutkan, evaluasi terhadap Dinas Dukcapil saat ini sedang dalam proses yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Batanghari.
“Nanti akan kita laporkan ke Dirjen Dukcapil, supaya ini jangan terjadi lagi. Karena kita tahu, identitas ini harus jelas, supaya perencanaan penganggaran menjadi jelas. Kita sudah kita coba melakukan percepatan dengan menyupport anggaran di Dinas Dukcapil, tapi kinerjanya masih begitu begitu saja,” ucap Fadhil.
Sebagai pejabat pembina, ia sudah me-warning pejabat Dinas Dukcapil Batanghari, pihaknya sudah membina dan memperingati kinerja OPD tersebut.
“Terus kita lakukan pembinaan, tapi nampaknya memang harus ada penyegaran pejabat di Dinas Dukcapil, insya allah senin nanti kita sampaikan ke Mendagri melalui Dirjen Dukcapil,” imbuhnya.
